Jadikan Hari Lahirnya Pancasila Momentum Introspeksi Diri

Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kota Medan, dr Rudi Arief MM, mengajak segenap elemen masyarakat untuk menjadikan hari lahirnya Pancasila yang jatuh pada 1 Juni sebagai momentum introspeksi diri untuk tetap teguh mempertahankan ideologi negara itu.

"Hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 perlu menjadi renungan kita semua bahwa ideologi negara kita itu menjadi kekuatan pemersatu bangsa agar tidak terpecah belah di tengah munculnya paham-paham radikalisme yang bertentangan dengan semangat UUD 1945," kata Rudi Arief kepada wartawan di Medan, Selasa (31/05).

Menurutnya, kebulatan tekad bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sudah menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Oleh sebab itu, segenap elemen masyarakat jangan lagi mudah terjebak masuknya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila karena bisa memecah belah keutuhan negara yang selama ini sudah cukup kondusif.

"Pancasila sudah menjadi harga mati sebagaimana keinginan pendiri bangsa. Jadi kita jangan mudah terjebak atas masuknya paham-paham baru yang sifatnya hendak memecah belah keutuhan bangsa," kata politisi Partai Golongan Karya ini.

Rudi Arief menambahkan Pancasila sudah menjadi alat pemersatu bangsa dan pengorbanan untuk mempertahankannya dahulu penuh dengan perjuangan darah dan air mata. Oleh sebab itu, imbau Rudi Arief, kesucian Pancasila jangan dikotori lagi dengan hal-hal yang sifatnya mementingkan kelompok pribadi.

"Sebab tujuan dilahirkannya Pancasila adalah untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama dan ras," katanya.

Rudi Arief juga dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Meherban Shah, sebagai penggagas berdirinya organisasi Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) yang tetap berkomitmen menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara.

Aliansi Sumut Bersatu

Sementara itu Aliansi Sumut Bersatu (ASB) dalam pernyataan sikapnya berjudul "Pancasila, Masihkah Sebagai Idiologi Bangsa?" yang disampaikan kepada Analisa, Selasa (31/5) antara lain menyebutkan lemahnya penghormatan dan pengakuan terhadap Pancasila dalam konteks kekinian dapat dilihat berdasarkan data dari Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1999 hingga 2009 menunjukkan sebanyak 154 kebijakan pemerintah daerah di Indonesia menjadi sarana pelembagaan diskriminasi baik dari tujuannya maupun dampaknya.

Fakta menunjukkan bahwa Pancasila sebagai idiologi Negara semakin terancam. Jika merujuk kepada empat pilar kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika), kebijakan dan tindakan intoleransi diatas jelas bertentangan dengan keempat pilar kebangsaan tersebut dan melegitimasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Mencermati kondisi tersebut, ASB organisasi masyarakat sipil yang konsern terhadap persoalan keberagaman meminta Pemerintah Pusat agar mengawasi dan membatalkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan dan bertujuan serta berdampak diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap seluruh Warga Negara sebagaimana mandate dari UUD 1945 khususnya kelompok minoritas korban kekerasan berbasis agama dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan intoleransi.

Kemudian meminta Pemerintah agar berpartisipasi aktif dalam merawat Kebhinekaan dan memperkuat idiologi Pancasila dalam konsep dan implementasi serta mengajak masyarakat Republik Indonesia dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan, secara bersama-sama menjunjung tinggi Pancasila sebagai idiologi Negara sebagai bukti penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. (SUMBER;ANALISA)

Golkar: Kurikulum Pancasila Tak Boleh Hilang

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie

Golkar akan mensikapi masalah ini secara serius.

Partai Golkar mempertanyakan penghapusan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Penghapusan itu dilakukan karena  dianggap bahwa pendidikan Pancasila telah masuk dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

"Ajaran tentang Pancasila tidak boleh hanya menjadi bagian kecil dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Pancasila tidak boleh dikerdilkan dengan hanya menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam siaran pers, Selasa 10 Mei 2011.

Oleh karena itu, pengurus pusa Golkar sudah menginstruksikan kepada Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR untuk mensikapi masalah ini secara serius. "Sikap Partai Golkar jelas, yakni kembalikan materi Pendidikan Pancasila menjadi bagian dari kurikulum pendidikan Indonesia secara khusus, karena materi Pendidikan Pancasila harus diajarkan secara tersendiri," tegasnya.

Menurut Aburizal Bakrie, penghapusan pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi adalah sebuah upaya untuk memotong anak bangsa ini dari akar budanya sendiri. Karena Pancasila adalah pintu gerbang masuk pelajaran tentang semangat nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan dan toleransi bergama.

Gotong-royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan bukanlah sebuah ungkapan klise. Gotong royong adalah sebuah nilai dasar, kristalisasi pengalaman satu generasi ke generasi lainnya dari himpunan manusia yang kita sebut manusia dan masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini, lanjut dia, dengan terjadinya berbagai kericuhan, konflik dan perselisihan yang kadang memakan korban yang menyedihkan, kita semakin diingatkan untuk kembali merenungkan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa. 

Pancasila adalah ideologi yang dapat mempersatukan bangsa. Pancasila sebagai ideologi harus di terjemahkan ke dalam bahasa prilaku. Aburizal mengutip perkataan Bung Karno, bahwasanya, gotong-royong dan semangat kekeluargaan adalah saripati dari nilai-nilai ke-Indonesia-an, sebuah esensi dari kultur ke-Timur-an yang menjadi fondasi dari kehidupan bersama serta yang menjadi dasar nasionalisme Indonesia.

“Nilai inilah yang menjadi penopangnya kebhinekaan kita, tempat kita bisa mengekspresikan perbedaan, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga persatuan bangsa,” ujarnya. (sumber: VIVAnews)

MPR Minta Penataran Pancasila Dihidupkan Lagi

Presiden berjanji menindaklanjuti usulan MPR ini, akan ada lembaga pelaksana penataran

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah membentuk lembaga untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila karena MPR sendiri merasa sudah tak mampu mengemban tugas tersebut.

"Diperlukan badan yang akan menerangkan Pancasila sampai ke bawah," kata Ketua MPR Taufiq Kiemas. "Sebab, dengan kurang lebih 690 anggota MPR, kami merasa tidak sanggup kalau itu diteruskan, kalau tidak ada bantuan eksekutif," kata Taufiq usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor presiden, Jakarta, Kamis 21 April 2011.

Menurut Kiemas, terkikisnya nilai-nilai Pancasila dari masyarakat menyebabkan terjadinya terorisme, radikalisme, dan kekerasan
horizontal. "Dan MPR juga sama dengan Presiden, masalah ini tidak bisa didiamkan. Kita hanya bisa melawan dengan ideologi dan kebhinnekaan. Tanpa itu kita tidak bisa melawan kekerasan horisontal, radikalisme, dan terorisme itu tadi," kata dia.

Sementara itu, anggota MPR yang juga hadir dalam pertemuan itu, Lukman Hakim Saifudin menambahkan lembaga yang diusulkan itu harus berada di bawah eksekutif. Namun, pola penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak menggunakan pola yang dipakai oleh Orde Baru.

"Tidak yang doktriner, yang selalu datang dari pemerintah. Kita bisa lakukan dengan cara lain. Cara inilah yang harus dipikirkan lembaga yang akan dibentuk itu."

Menurut Lukman, sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang khusus sangat diperlukan dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. "Dengan pelembagaan ini, kami berharap proses bottom up, menumbuhkan kesadaran dari bawah, bisa lebih akseleratif, bisa dipercepat sekaligus lebih implementatif."

Menurut dia, SBY pun telah sepaham dan menyetujui usulan MPR tersebut. "Beliau (SBY) menjanjikan dalam waktu yang cepat akan menindaklanjuti usulan ini," kata dia.

MPR, kata Lukman, juga mengundang SBY dan mantan Presiden lainnya dalam peringatan Hari Pancasila pada 1 Juni mendatang. MPR juga meminta SBY menyampaikan pidato kenegaraannya.

"Ini dimaksudkan untuk menyegarkan ingatan anak bangsa, melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sekarang kita rasakan mulai disadari atau tidak semakin tercerabut dari diri kita yang memiliki nilai luhur kebudayaan," kata Lukman.. (Sumber: vivanews.com)