Pengaruh globalisasi pasca reformasi yang telah melunturkan nilai Pancasila, sebagaimana dikutip dari pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia, BJ Habibie, dalam pidato peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Rabu (1/6) dinilai ngawur. Pasalnya, ancaman terhadap nasionalisme akibat neoliberalime justru sudah terjadi sejak era Orde Baru.
Demikian bantahan pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswier, ketika dihubungi primaironline.com, Rabu (1/6). Pernyataan Revrisond itu menanggapi pidato BJ Habibie.
Revrisond menjelaskan, nilai Pancasila sudah mulai luntur seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 1/1967 Tentang Penanaman Modal Asing, UU Penanaman Modal Dalam negeri (UU No 6/1968), dan UU Pertambangan (UU Nomor 11/1967) oleh mantan Presiden Soeharto. Ketiga UU itu, kata Revrisond, berimplikasi terhadap adanya perlakuan khusus bagi investor asing untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia.
“Soeharto dibantu teknokrat ekonomi kapitalisnya mengubah arah politik dan ekonomi Indonesia secara drastis. Gagasan untuk membangun ekonomi yang mandiri lepas dari dominasi dan tekanan pihak asing sebagaimana diamanatkan oleh Founding Fathers telah dikihianati oleh Soeharto,” tegas Revrisond.
Paket UU investasi yang dibuat di era Presiden Soeharto telah membuat Indonesia kehilangan kendali atas perekonomian nasional. Dalam waktu singkat modal asing (hutang luar negeri dan investasi asing) mengalir deras masuk ke Indonesia, dan secara sistematis menimbulkan tekanan lebih besar pada kebijakan pengelolaan negara atas sumber daya. Modal asing membuat penguasaan swasta asing yang lebih besar terhadap sumber-sumber pendapatan negara dan sumber penghidupan rakyat.
“Investasi asing yang dalam mimpi teknokrat-teknokrat kapitalis Orde Baru akan membawa kesejahteraan, pada kenyataannya membuat Indonesia semakin merugi secara finansial dan semakin terjajah secara politik,” ujar Revrisond.
Revrisond menyayangkan, pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila tahun ini masih banyak petinggi dan mantan petinggi negara yang terus melakukan kebohongan sejarah Indonesia. Apalagi, tambah Revrisond, hal itu diucapkan oleh BJ Habibie sebagai mantan Presiden RI.
“Penjelasan Pak Habibie agak meloncat. Pak Habibie menganggap seolah-olah pada periode sebelum reformasi, Pancasila sudah dijalankan dengan benar. Dengan adanya perumusan P4 di masa Orde Baru saja nilai Pancasila sudah luntur,” keluh Revrison.
Untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila, menurut Revrisone, diperlukan kejujuran dari pemimpin di negeri ini. Selain itu, para pemimpin juga harus konsisten dalam mengamalkan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. “Harus ada kejujuran historis. Para pemimpin juga harus berani melawan dominasi asing yang terus menggerogoti Pancasila,” pungkasnya. (sumber: www.primaironline.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar